Asosiasi Pesantren: Kasus Masih Tinggi, Jangan Paksakan New Normal

Ketua RMI-PBNU H Abdul Ghofarrozin

PATI – Jumlah kasus Covid-19 atau Korona di Indonesia belum terjadi penurunan yang signifikan. Namun, pemerintah bakal melaksanakan New Normal (kelaziman baru).

Di tengah kondisi tersebut, Rabithah Ma'ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI-PBNU) atau Asosiasi Pesantren Indonesia berharap, pemerintah tidak memaksakan kebijakan New Normal. Terutama, di kalangan pesantren. Apabila pemerintah tidak siap.

Ketua RMI-PBNU H Abdul Ghofarrozin menerangkan, saat ini jumlah kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Bahkan, tingkat persebarannya semakin meluas.

Di sisi lain, pemerintah akan melaksanakan kebijakan New Normal. Sedangkan, prasyarat untuk mencegah penularan Covid-19, terutama jaga jarak dirasakan semakin sulit diwujudkan. Sehingga kondisi tersebut mengkhawatirkan. Karena jumlah kasus bisa meledak. "Keadaan yang demikian ini seharusnya membuat pemerintah tetap waspada," ujar Gus Rozin-sapaan H Abdul Ghofarrozin.

Pemerintah, imbuhnya, juga memastikan aturan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat berjalan secara efektif atau tidak. Mengingat, saat ini yang dirasakan masyarakat kebijakan New Normal adalah pelonggaran terhadap PSBB. Apabila hal itu betul terjadi, akan sangat berisiko semakin meluas dan besarnya persebaran Covid-19. Termasuk dalam lembaga pendidikan. Terutama, di pesantren.

Di sisi lain, pemerintah belum memiliki perhatian dan kebijakan khusus di kalangan pesantren untuk menangani Covid-19. Namun, tiba-tiba pemerintah mendorong agar terlaksana New Normal dalam kehidupan pesantren.

"Alih-alih menyelematkan pesantren dari Covid-19. Pesantren yang berbasis komunitas dan cenderung komunal justru dapat menjadi klaster baru pandemi Covid-19. Sesuatu yang sepatutnya dihindari," paparnya.

Untuk itu, RMI-PBNU menyatakan pelaksanaan New Normal di pesantren tidak dapat dilakukan. Jika tidak ada dukungan dari pemerintah. Terutama, adanya kebijakan pemerintah yang kongkrit dan berpihak. "Sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menjaga pesantren dari risiko penyebaran Covid 19," ungkap Gus Rozin.

Kebijakan yang dapat dilakukan berupa dukungan fasilitas kesehatan dalam pemenuhan pelaksanaan protokol kesehatan. Misalnya, rapid test, hand sanitizer, akses pengobatan, dan tenaga ahli kesehatan.

Selain itu, dukungan fasilitas pembelajaran online bagi santri yang belum bisa kembali ke pesantren. Dan, dukungan biaya pendidikan bagi santri yang terdampak secara ekonomi.

RMI-PBNU, imbuhnya, juga menghimbau agar setiap keputusan yang diambil terkait dengan nasib pesantren melibatkan kalangan pesantren. "Apabila tidak ada kebijakan nyata, RMI-PBNU menyarankan pesantren memperpanjang masa belajar di rumah," tegasnya. (epi)

Tidak ada komentar untuk "Asosiasi Pesantren: Kasus Masih Tinggi, Jangan Paksakan New Normal"