-->

Notification

×

Iklan atas tengah

Iklan

Tanggapi Puluhan TKK Disdukcapil KBB Mogok, Plt Bupati Hengky: Ada Kekhawatiran Nasib Kedepan

Rabu, 17 Agustus 2022 | Agustus 17, 2022 WIB | 0 Views Last Updated 2022-08-16T17:17:35Z
Plt Bupati KBB, Hengky Kurniawan menanggapi terkait puluhan TKK Disdukcapil KBB mogok kerja (foto: Abdul)


Bandung Barat, SekitarKita.net,- Sebanyak 56 tenaga kerja (TKK) pada pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan aksi mogok kerja. Senin (15/08/2022) kemarin.


Mogok kerja massal TKK di kantor Disdukcapil tersebut untuk menuntut kejelasan nasib mereka karena terancam diberhentikan menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus TKK pada tahun 2023 nanti.


Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, Hengky Kurniawan mengatakan, usai menerima direct message (DM) dari masyarakat ada keterlambatan dalam pelayanan adminduk.


"Saya sudah telepon pak kadis dan beliau sudah berkomunikasi TKK, artinya ada jeda waktu 45 menit setelah itu pelayanan kembali berjalan," kata Hengky saat ditemui di Lembang. Rabu (16/08/2022).


Hengky menjelaskan, berdasarkan informasi yang ia dapat memang ada kekhawatiran bagaimana nasib TKK ke depan pihaknya akan mencari solusi.


"Tentu kita akan carikan solusinya, pertama hari saya sudah membentuk tim Satgas, di situ ada BKPSDM dan juga ada bu Rina dari organisasi yang nanti akan mendata jumlah TKK di masing-masing OPD," terang Hengky.


Kemudian, lanjut Hengky, pihaknya akan coba distribusikan TKK yang jumlahnya banyak ke OPD yang kurang ini solusi untuk penggajian ke depan.


"Ini solusi yang sedang akan kita diskusikan juga dengan beberapa pihak. Karena kan memang ada laporan juga dari masyarakat bahwa TKK di KBB ini terlalu membebani, bahkan pemborosan uang negara," ungkap Hengky.


Ia menilai, itu dugaan dari beberapa pihak, sehingga hari ini mendapatkan atensi juga dari pihak kejaksaan tinggi untuk kita betul-betul melakukan update data dan efisiensi.


Artinya, kedepan kita ingin TKK ini ada solusi apakah nanti ada kebijakan outsourcing, karena memang SDM TKK di KBB ini sangat dibutuhkan.


"Ada beberapa OPD, misalnya di Disdukcapil sendiri mulai dari perekaman dan teknis terkait pencetakan KTP dan lain sebagainya itu semua dilakukan TKK. Termasuk, di tempat-tempat lain," tuturnya.


Kendati demikian, pihaknya mengajak semua TKK untuk bersabar karena belum tahu skema dari pusatnya akan seperti apa, karena memang masalah TKK ini dari pusat.


"Solusinya pun dari pusat, kami hanya menjalankan apa yang diintruksikan pusat, seperti update data, berapa jumlah TKK di KBB kita laporkan," tegasnya 


"Dan kedepan nasib TKK seperti apa, kita sedang menunggu dan mudah-mudahan yang terbaik untuk KBB," pungkasnya.***(Abdul).